Reformasi dan Inovasi Pendidikan.

Bab III. REFORMASI DAN INOVASI PENDIDIKAN NASIONAL.

Sugito. Drs. M.Pd.

  1. A.   Deskripsi.

Reformasi dan inovasi pendidikan nasional mencakup pembahasan tentang  reformasi dan inovasi sistem  pendidikan nasional dalam  pelaksanaan komponen-komponennya, meliputi : kurikulum,  kompetensi  Lulusan dan penilaian,  kualifikasi  guru, pendanaan, sarana dan prasarana, desentralisasi dan otonomi  pendidikan, wajib belajar 12 tahun,  penghapusan diskriminasi  pendidikan, dan  inovasi  proses pembelajaran.

  1. B.    Tujuan.

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan memahami dan menghayati tentang :

  1. Pembaruan kurikulum .
  2. Kompetensi lulusan dan penilain.
  3. Kualifikasi guru yang profesional.
  4.  Pendanaan dalam realisasi anggaran 20%dari APBN.
  5. Sarana dan prasana pendidikan yang memadai.
  6. Desentralisasi  dan otonomi pendidikan .
  7. Wajib belajar 12 tahun.
  8. Penghapusan deskriminasi pendidikan.
  9. Inovasi proses pembelajaran.
  10. Materi.

Prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  yang menjadi isue reformasi secara umum sangat berdampak  pada proses  dan sistem pendidikan di Indonesia. Walaupun gelombang reforrmasi pendidikan tidak sekuat dengungnya  seperti gelombang reformasi  politik, ekonomi, dan hukum, namun reformasi pendidikan justru sangat penting  posisinya karena untuk mendukung  gerakan reformasi secara luas diperlukan  reformasi bidang pendidikan, menurut Hadi Supeno (1999) jika reformasi politik, ekonomi dan hukum berlangsung  sukses dan berkelanjutan, maka   dunia pendidikan mendukungnya dengan menyiapkan  manusia-manusia  calon pelaku dunia politik, ekonomi dan hukum.

 Mengapa reformasi pendidikan  perlu dilakukan?, ada beberapa alasan menurut Hadi Supeno (1999) yaitu  adanya banyak kritik   ditujukan terhadap dunia pendidikan, apakah menyangkut penyelenggaraannya, kualitas guru, mahalnya biaya, kualitas out put, maupun tidak sesuainya antara kebutuhan dunia kerja dengan kemampuan tamatan  lembaga-lembaga pendidikan.

Reformasi merupakan proses pembaruan akan diikuti oleh  inovasi atau proses perubahan  yang  menurut Jonathan Crowther (1995) reformation  is the process of being reformeddan   innovate  is to make changes, atau innovation  is the process of  innovating, dalam kaitan dengan  pendidikan maka reformasi dan inovasi pendidikan  akan membahas  tentang  reformasi  dan inovasi sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaan  komponen-komponen sistem pendidikan, yaitu menyangkut pembaruan dan perubahan  tentang  kurikulum, kompetensi lulusan dan penilaian, kualifikasi guru, pendanaan,  sarana prasarana, desentralisasi dan otonomi pendidikan,  wajib belajar 12 tahun,  deskriminasi pendidikan dan inovasi proses pembelajaran. Uraian selengkapnya sebagai berikut.

  1. Pembaruan kurikulum .

Untuk menyongsong  seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan terus-menerus pada berbagai kehidupan masyarakat, maka sangat diperlukan pengembangan kurikulum  yang  dapat memenuhi tuntutan perkembangan  masyarakat, kurikulum yang  betul-betul berarti bagi para lulusan, yaitu pengalaman praktis berkenaan dengan  pemecahan masalah, cara pengambilan keputusan, membuat perencanaan  dan berlatih membuat perkiraan untuk masa depan.Untuk dapat mempersiapkan peserta didik  berpartisipasi dalam pemecahan masalah-masalah kehidupan yang terdapat dilingkungannya  maka  dalam pengembangan kurikulum perlu dipertimbangkan  beberapa  permasalahan, menurut  Mulyani Sumantri (1994) yaitu : – sosok manusia/lulusan  macam apa yang dibutuhkan  pada saat peserta didik menjadi dewasa dimasa datang?. – Bentuk dan jenis pekerjaan  apa yang tersedia  dimasyarakat kelak?.dan – Kemampuan (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) apa yang kelak harus  dimiliki oleh lulusan  agar dapat bekerja dengan baik dimasyarakat?. Jawaban pertanyaan itu menggambarkan bahwa pengembangan kurikulum  harus sesuai dengan tuntutan  perkembangan masyarakat, sejalan pemikiran tersebut adalah pendapat Udin Syaefudin (2010) bahwa inovasi kurikulum  secara nasional  yang akan dianut  sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain falsafah yang dianut, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itulah  inovasi kurikulum yang berbasis masyarakat, yaitu kurikulum yang bahan dan obyek kajiannya kebijakan  dan ketetapan yang ditentukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya dan disesuaikan  dengan kebutuhan pembangunan daerah .

  1. Diversifikasi  kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan  peserta didik .

Undang-Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003  tentang kuriklulum  pasal 36 menyebutkan diantaranya  ;

1).Pengembangan kurikulum dilakukan  dengan mengacu  pada standar nasional pendidikan  unrtuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2)Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip  diversifikasi sesuai dengan  satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Karena sasaran pendidikan dan pembelajaran adalah peserta didik, maka pembaruan kurikulum yang tepat adalah kurikulum yang berbasis kompetensi peserta didik.Pembaruan kurikulum berbasis kompetensi  ditegaskan oleh Mulyasa (2006b)  bahwa perubahan kurikulum  seharusnya  berangkat dari kompetensi-kompetensi  sebagai hasil analisis dari berbagai  kebutuhan di masyrakat, baik untuk kebutuhan hidup (bekerja) maupun  untuk mengembangkan diri  sesuai dengan pendidikan seumur hidup.

Kurikulum  tahun 2004 merupakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) diberlakukan  secara bertahap mulai tahun ajaran 2004/2005  dan diharapkan tahun ajaran 2007-2008 semua  sekolah pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan  telah melaksanakan  KBK. Keberhasilan pembaruan kurikulum  dalam implementasinya  sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah  yang merupakan kunci  penggerak dan pelaksana  dalam menerapkan kurikulum tersebut di sekolah  serta kemampuan guru dalam mengaktualisasikan  dan menjabarkan kurikulum  di kelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam  keberhasilan implementasi KBK, menurut  Mulyasa (2006a) sedikitnya terdapat tujuh jurus yang perlu diperhatikan dalam mensukseskan implementasi kurikulum 2004, yaitu mensosialisakan perubahan kurikulum di sekolah, menciptakan lingkungan yang kondusif, mengembangkan fasilitas dan sumber belajar, mendisiplinkan peserta didik, mengembangkan kemandirian kepala sekolah, mengembangkan paradigma (pola pikir) guru, serta memberdayakan tenaga kependidikan di sekolah.

Tiga komponen utama yang perlu diperhatikan oleh guru dan kepala sekolah dalam implementasi KBK , yaitu Standar Kompetensi, Silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, ketiga hal tersebut harus dirumuskan  secara spesifik, jelas,  dan disusun dengan cermat sesuai dengan kompetensi  siswa yang akan dicapai. Disamping itu perlu juga diperhatikan tentang  dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang  kegiatan  pembelajaran, media, laboratorium, serta alat bantu pembelajaran .

Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi  dengan berbagai panduannya, merupakan hasil pengembangan yang dirumuskan oleh pemerintah, dan menurut Mulyasa (2006a)  kurikulum 2004 dikembangkan  berdasarkan teori belajar behavioristik, yang menekankan  pada pembelajaran  personal individual, kontrol terhadap pengalaman peserta didik, pendekatan sistem,berorientasi pada proses dan hasil belajar. Sedangkan kurikulum yang  melayani peserta didik  adalah kurikulum yang sepenuhnya   memberikan kesempatan  peserta didik untuk dapat belajar secara bebas sesuai dengan karakteristiknya,  berdasar pandangan konstruktivistik tentang belajar  bahwa siswa  belajar adalah  kebebasan menyusun  pengetahuan dan pengalaman  konkrit, aktivitas kolaboratif, dan reflektif  serta interpretasi, si belajar  akan memiliki pemahaman yang berbeda  terhadap pengetahuan tergantung  pada pengalamannya, dan perspektif yang dipakai dalam menginterpretasikannya.(Degeng,1998).

Dalam perkembangan waktu 2 tahun  pelaksanaan Kurikulum 2004 (KBK)  terjadi banyak  perubahan implementasinya , dengan dikeluarkan Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang  Standar Isi  untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan no 23 tahun 2006 tentang  Standar Kompetensi kelulusan  untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,  serta  Permendiknas no 24 tahun 2006  tentang Pelaksanaan Peraturan  Menteri no 22 tahun 2006 dan no 23 tahun 2006, maka kurikulum  dikembangkan benar-benar berdasarkan  prinsip diversifikasi   sesuai dengan satuan pendidikan pelaksana kurikulum, sehingga kurikulum ini lebih dikenal dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) nampak pada  Permendiknas no 24 tahun 2006 pasal 1,   menyebutkan bahwa  Satuan pendidikan  dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan  kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah  sesuai dengan kebutuhan  satuan pendidikan  yang bersangkutan , satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan  kurikulum dengan standar yang lebih tinggi  dari standar isi  sebagaimana diatur dalam Permendiknas no 22 tahun 2006 dan no 23 tahun 2006.

KTSP tahun 2006  juga  telah dikembangkan berdasarkan   prinsip diversifikasi  sesuai dengan potensi daerah, hal ini nampak pada   pasal 3 Permendiknas no 24 tahun 2006, bahwa Gubernur, Bupati/walikota, dan Menteri Agama  dapat mengatur  jadwal pelaksanaan  Permendiknas no 22 tahun 2006 dan Permendiknas no 23 tahun 2006  disesuaikan dengan  kondisi dan kesiapan  satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pengembangan kurikulum KTSP berdasar prinsip diversifikasi sesuai dengan  peserta didik, nampak dalam lampiran  Permendiknas no 22 tahun 2006 BAB II A.2 Prinsip Pengembangan Kurikulum , bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan  jenjang pendidikan dasar dan menengah  dikembangkan oleh sekolah  dan komite sekolah berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

  1. Problematik yang timbul.

Standar Isi dan Standar  kompetensi lulusan  yang telah disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan acuan bagi para guru dalam mengembangkan kurikulum disekolahnya,  dan kurikulum  yang disusun  tetap berbasis kompetensi, permasalahan yang timbul adalah:

Dengan  beragamnya guru dilihat dari  letak geografis banyaknya guru yang bertugas didaerah terpencil dan daerah perbatasan, yang merangkap kelas karena sekolah kekurangan guru, dari segi kualitas ijasah guru yang masih  banyak  berijasah SPG  dan belum S1, maka:

1).sudah siapkah guru-guru  menyusun/ membuat kurikulum  sendiri, dengan tambahan beban tugas mengembangkan kurikulum baru, selain tugas melaksanakan  pembelajaran, dan disela-sela kesibukan administrasi lainnya?

2).Mampukah guru mengembangkan  kurikulum  dilihat dari  pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan guru dalam memahami tugas-tugasnya?

3).Dengan keterbatasan sarana dan prasarana dan pengetahuan warga  yang ada  sebagai bentuk peran masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan seperti yang diharapkan dalam pasal 56 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003,  mampukah guru melibatkan warga  masyarakat didaerah  terpencil  untuk bersama  menyusun dan merumuskan kurikulum yang sesuai dengan potensi daerahnya?

4). Dll.

  1. Kompetensi  lulusan  dan  Penilaian.
    1. Standar kompetensi lulusan .

Permendiknas no 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk  Satuan Pendidikan  Dasar dan Menengah   pasal 1 menjelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan  untuk satuan pendidikan dasar dan menengah  digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik, meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan  dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal  kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal  mata pelajaran, Standar Kompetensi Lulusan  sebagaimana dimaksud tersebut diatas  tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri DIKNAS  no 23 tahun 2006.

Bila disimak tentang lampiran Permendiknas no 23 tahun 2006 disebutkan bahwa untuk standar kompetensi lulusan  satuan pendidikan dikembangkan  berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan yakni: 1). Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI /SDLB/paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B bertujuan : meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk  hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2). Pendidikan menengah yang terdiri atas SMA/MA /SMALB/paket C, bertujuan : Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3).Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan : Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti  pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Adapun  Standar Kompetensi Lulusan  Satuan Pendidikan selengkapnya adalah :                                                   SD/MI?SDLB/Paket A:                                                         1).Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak. 2).Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 3).Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya.4).Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. 5).Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif. 6).Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, dan kreatif dengan bimbingan guru/pendidik. 7).Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya. 8). Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 9).Menunjukkan kemampuan mengenali  gejala alam dan sosial  dilingkungan sekitar.10).Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 11).Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan  terhadap negara, bangsa, dan tanah air  Indonesia. 12).Menunjukkan kemampuan untuk melakukan  kegiatan seni dan budaya lokal. 13).Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. 14).Berkomunikasi secara jelas dan santun. 15). Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. 16).Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis. 17).Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. SMP/MTs/SMPLB/Paket B:                     

1).Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak. 2).Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 3).Menunjukkan sikap percaya diri. 4).Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam  lingkungan yang lebih luas. 5).Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional.6). Mencari dan menerapkan informasi  dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif. 7).Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif , dan inovatif. 8).Menunjukkan kemampuan belajar secara manddiri sesuai  dengan potensi yang dimilikinya. 9).Menunjukkan kemampuan menganalisis  dan memecahkan masalah dalam  kehidupan sehari-hari. 10).Mendeskripsi gejala alam dan sosial. 11).Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 12).Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13).Menghargai karya seni dan budaya nasional. 14).Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya. 15).Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. 16).Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. 17).Memahami hak dan kewajiban diri  dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat. 18).Menghargai adanya perbedaan pendapat. 19).Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana. 20).Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana. 21).Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah.  SMA/MA/SMALB/Paket C..                                                          1).Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. 2).Mengembangkan diri secar optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya. 3).Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya.4). Berpartisipasi dalam menegakkan aturan-aturan sosial. 5).Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. 6).Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 7).Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif dalam mengambil keputusan. 8)Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri. 9).Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. 10).Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks. 11).Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial. 12).Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. 13).Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14)Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. 15).Mengapresiasi karya seni dan budaya. 16).Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok. 17).Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan. 18).Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun. 19)Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat. 20);Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain. 21).Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis. 22).Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 23).Menguasai pengetahuan  yang diperlukan  untuk mengikuti pendidikan tinggi. SMK//MAK.                                                                                            1). Berperilaku sesuai dengan ajaran agama  yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. 2).Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya. 3).Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya. 4).Berpartisipasi dlam penegakan aturan-aturan sosial.5).Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. 6).Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif,dan inovatif. 7).Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan. 8).Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri. 9).Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. 10).Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah  kompleks. 11).Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial.12).Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. 13).Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14)Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. 15)Mengapresiasi  karya seni dan budaya. 16),Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok. 17).Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan.18)Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun. 19).Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat. 200.Menghargai adanya  perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis. 22).Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicaradalam bahasa Indonesia dan Inggris. 23).Menguasai  kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruannya.

  1. Penilaian hasil belajar.

Tentang evaluasi hasil belajar, dalam UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 57 menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akutabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang  berkepentingan, dan pasal 58 menyebutkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

  1. Problematik yang timbul.

Nampaknya telah banyak terjadi pembaruan dalam kebijakan  evaluasi hasil belajar siswa  khususnya tentang penentuan kelulusan siswa akhir kelas pada satuan pendidikan, jika sebelum reformasi  kelulusan siswa  ditentukan sepenuhnya oleh hasil nilai Ujian negara atau nilai ebtanas murni, kemudian berubah   adanya rumus-rumus  penentuan kelulusan yang mempertimbangkan dan memperhatikan nilai–nilai  dari rapor catur wulan,  dan saat ini,  sebagai contoh kasus  kelulusan SMA MA, SMK tahun 2012 mempertimbangkan nilai-nilai hasil ujian sekolah non unas dengan porsi penentuan kelulusan  40 % nilai  sekolah  dan 60 % nilai unas.(Jawapos, senin,28 Mei 2012: 8), dihalaman 8 juga ada  ulasan kebanggaan pada seorang siswa yang tembus tujuh besar unas SMA dengan angka hampir sempurna  58,45. Atas prestasinya  disekolah selama ini dia bisa masuk  perguruan tinggi tanpa tes. Perjuangan  sebelum unas juga tidak mudah, tak hanya mengikuti program  intensif di sekolah, hari-harinya juga diisi dengan berbagai les tambahan di sekolah, dia rajin berdiskusi bareng teman di sekolah,  dan tak segan menanyakan langsung kepada guru-guru  , bahkan sudah biasa  SMS  atau saling kirim  Blackberry Messenger   buat tanya materi yang belum dimengerti.

Terlepas dari kegembiraan orang tua, siswa yang bersangkutan, dan sekolah yang meluluskan, permasalahan yang timbul ada dua , yaitu pertama, pada pasal 58 UU Sisdiknas 2003 menyebutkan bahwa  evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, disini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar termasuk didalamnya  ulangan dan ujian akhir dilakukan oleh pendidik atau sekolah,  namun  kenyataan saat ini porsi penentuan kelulusan  dari sekolah hanya 40%, dan yang besar menentukan kelulusannya adalah dari hasil unas  60%.  

UNAS ataupun EBTANAS dalam prinsip  pelaksanaannya sama saja, soal  dalam bentuk “paper and pensil test”  yang dibuat oleh pemerintah walaupun  tersedia lima paket  soal   berbeda untuk setiap ruang (Jawapos senin 28 Mei 2012:8),  yang dapat untuk menekan kecurangan , peserta supaya jujur dan tidak saling mencontek serta guru tidak dapat  membantu memberitahu  jawabannya.  Permasalahan kedua. Jika menyimak lampiran  Permendiknas no 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk  Satuan Pendidikan  Dasar dan Menengah   pasal 1 menjelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan  untuk satuan pendidikan dasar dan menengah  digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik, untuk SMA/MA  terdapat  23 kemampuan  yang hampir semua merupakan sikap dan keterampilan dan mungkin sedikit  pengetahuan , pertanyaannya apakah soal UNAS  mampu menggambarkan  dan menggali penguasaan  sikap dan keterampilan seperti yang diharapkan dalam lampiran  Permendiknas  no 23 tahun 2006 tersebut diatas sehingga dapat dipakai sebagai  penentuan kelulusan  peserta didik. Dampak  adanya porsi kelulusan Unas lebih besar dibanding ujian sekolah  adalah akan terjadi diskriminasi mata pelajar Unas dan Non Unas, Hadi Supeno (1999) menyebutnya bahwa dampak model EBTANAS  adalah terjadinya polarisasi dan bahkan diskriminasi antara pelajaran Ebtanas dan non Ebtanas , untuk pelajaran Ebtanas sangat penting, dan pelajaran non Ebtanas tidak penting, pelajaran Ebtanas yang utama, non Ebtanas hanya pelengkap. Dampak lain adalah  mendorong guru dan siswa lebih banyak terpacu hanya untuk  mempersiapkan  dan lulus dalam Unas  dengan drill, les,tambahan intensif dsb, hal ini terbukti dari  contoh kasus  lulusan Unas  SMA  tahun 2012 yang tembus tujuh besar unas SMA dengan angka hampir sempurna  58,45. yang dilakukan siswa tersebut adalah  mengikuti program  intensif di sekolah, hari-harinya juga diisi dengan berbagai les tambahan di sekolah, berdiskusi bareng teman di sekolah,  tak segan menanyakan langsung kepada guru-guru  , bahkan sudah biasa  SMS  atau saling kirim  Blackberry Messenger   buat tanya materi yang belum dimengerti., lalu bagaimana siswa yang nun jauh digunung  atau dikepulauan terpencil  tanpa  les tambahan, tanpa progran intensif,  dan tak punya SMS dan Blackberry.

  1. Kualifikasi guru yang profesional.

Undang-Undang RI no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Guru adalah  pendidik profesonal  dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi  peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ketegasan tugas guru sebagai  pendidik  dalam UU RI no 20 tahun 2003 tentang  Sisdiknas  pada pasal 39  disebutkan  bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas  merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik  pada pendidikan  tinggi.

Telah banyak reformasi  dalam upaya peningkatan kualifikasi guru oleh pemerintah, hal ini nampak perbedaan antara upaya  peningkatan kualifikasi  guru sebelum reformasi yang dilakukan hanya berupa penataran-penataran kurikulum pada setiap pergantian kurikulum  mulai tahun 1975,  1984, 1994, selesai penataran tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, sehingga guru-guru  merasa tidak harus menerapkan apa yang  telah didapatkan, dibandingkan setelah reformasi , disebutkan oleh  Baedhowi (2008)  Dirjen PMPTK Kemendiknas RI  bahwa pemerintah tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahtaraan guru, pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam  kerangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan  hukum dan perlindungan  profesi bagi mereka. PP RI no 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan  pasal 28 menjelaskan  bahwa pendidik harus  memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan  rokhani,  serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang  pendidik yang dibuktikan dengan ijazah  dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi akademik  pendidikan minimum adalah Diploma  empat (D.IV) atau sarjana (S1). Sedangkan   sertifikat  keahlian  yang relevan diantaranya adalah sertifikat profesi pendidik. Kompetensi sebagai agen pembelajaran yang dimaksud  meliputi  kompetensi  pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan  kualifikasi guru  cukup banyak dan beragam alternatif , Baedhowi (2008) menjelaskan  berikut ini  model-model peningkatan kualifikasi akademik  yang dapat dipilih  untuk meningkatkan kualifikasi  guru yaitu: model tugas belajar,  model ijin belajar, model akreditasi, model belajar jarak jauh (BJJ), model berkala, model berdasarkan peta kewilayahan,  Pendidikan jarak jauh berbasis ICT, dan peningkatan kualifikasi akademik guru  berbasis KKG. Sedangkan untuk memperoleh sertifikat profesi pendidik diadakan program sertiffikasi guru.. pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan telah dilakukan sejak tahun 2008 dengan tujuan untuk  menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan  tujuan pendidikan nasional, peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan peningkatan profesionalisme guru. Pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru, baik melalui peningkatan  kualifikasi maupun program sertifikasi  akan tetap dilakukan  secara terus menerus, dan diharapkan tuntas  pada tahun 2015 .

Problematik yang timbul, dari segi geografis dengan jumlah guru pada satuan pendidikan dasar dan  menengah  diseluruh pelosok Indonesia yang tersebar dari kota hingga puncak gunung dan daerah pedalaman serta perbatasan dan kepulauan terpencil yang sangat sulit transportasinya dan masih sangat banyak  yang belum berijazah S1 atau D IV, adalah bagaimana memantau, atau monitor keprofesionalan nya, Apakah para penilik, pengawas  satuan pendidikan  telah memiliki kompetensi kepengawasan  yang memadai sehingga  dapat  melaksanakan tugas  mensupervisi  dan membina guru satuan pendidikan seperti yang diharapkan.?

  1.  Pendanaan dalam realisasi anggaran 20%dari APBN.

Sejak reformasi bergulir dan ditetapkannya UU RI no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas nampak bahwa pendanaan pendidikan terdapat perubahan yang baik, pada pasal 49  UU Sisdiknas  menyebutkan  bahwa dana  pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan  kedinasan  dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan  dan minimal 20% dari APBD.  UU RI  no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan pasal 62  menjelaskan bahwa  pembiayaan pendidikan  terdiri  atas biaya investasi meliputi  biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia,  dan modal kerja tetap, biaya opersi, meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,  dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asusransi dsb. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti  proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Problematik yang muncul adalah bila dicermati dari dua UU tersebut diatas terdapat perbedaan  dalam pengalokasian dana pendidikan,  yaitu  dalam UU no 20 tahun 2003 alokasi dana 20%  selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, sedangkan dalam UU no 19 tahun 2005, alokasi dana   20 % termasuk  gaji pendidik dan tenaga kependidikan  serta tunjangan yang melekat  pada gaji,hal ini akan menjadi permasalahan yang berlanjut baik dalam tingkat kebijakan maupun dalam pelaksanaan operasional dilapangan.

  1. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

UU RI no 20 tahun 2003  pasal  45 menjelaskan  bahwa  setiap satuan pendidikan  formal dan nonformal  menyediakan sarana dan prasarana  yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan  dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta  didik. Sedangkan  dalam UU Ri no 19 tahun 2005 pasal 42 s/d 48 mengisyaratkan  pada setiap satuan pendidikan  wajib  memiliki sarana  yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, serta wajib memiliki prasarana  yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran  yang teratur dan berkelanjutan.Kewajiban memiliki sarana seperti perabot, peralatan pendiidkan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, dll  yang diperlukan untuk menunjang proses belajar  yang teratur dan berkelanjutan,  serta  prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, Laboratorium, perpustakaan  dan ruang-ruang  lain yang  diperlukan untuk proses pembelajaran yang teratur dan berkesinambungan,  seperti yang teruraikan dalam pasal 42 s/d 48 itu sangat banyak, laus  dan terinci semuanya membutuhkan dana yang sangak banyak.

Problematik yang timbul, Walaupun sudah nampak pembaruan dalam  sarana  dan prasarana  dengan adanya bantuan pemerintah, namun    bagaimana satuan pendidikan  yang  kurang memenuhi  persyaratan wajib tersebut, dan sangat sulit  untuk dapat memenuhi  syarat  yang ada dalam   UU tersebut, belum lagi  berita banyaknya  bangunan sekolah  yang  sudah rusak tersebar diberbagai daerah pinggiran  dan terpencil,  apakah harus ditutup?, atau dibiarkan begitu saja?, karena semua ini berkaitan dengan pendanaan yang belum memadai.

  1. Desentralisasi  dan Otonomi Pendidikan.

Desentralisasi  dan otonomi pendidikan  berjalan seiring dengan  reformasi  pemerintahan  berupa otonomi daerah  berdasar UU no 29 tahun 1999  tentang Pemerintah Daerah,  dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa kewenangan  pemerintah yang diserahkan  kepada daerah dlm  rangka desentralisasi  harus disertai dengan  penyerahan dan pengalihan  pembayaran, sarana dan prasarana  serta SDM sesuai dengan kewenangan  yang diserahkan  tersebut. Sedangkan  pasal 11 ayat 2  menjelaskan  bahwa

bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan  oleh daerah kabupaten dan kota meliputi PU, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertahanan, perkebunan,

pemerintah dan bidang  penanaman modal, lingkungan hidup,  koperasi dan tenaga kerja.

Otonomi Daerah mengandung pengertian :  hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk  mengatur dan mengurus  rumah tangga sendiri sesuai dengan undang –undang  yang berlaku. ( UU 22/99 ).konsekuensinya, sarana, prasarana dan SDM sesuai dengan kewenangan diserahkan daerah.

Implikasi otonomi daerah terhadap pendidikan adalah dengan  berkembangnya  desentralisasi  pendidikan, itu nampak banyak  reformasi pada   pengelolaan sekolah , proses belajar mengajarnya, mendorong  partisipasi , peningkatan  kualitas layanan  melalui pemberdayaan  lembaga pendidikan ( sekolah ), dan pendidik ( guru ). wujud pelaksanaannya dengan MBS (Manajemen berbasis sekolah ) atau SBM ( school based management ).

MBS  memberikan  otonomi yang luas kepada kepala sekolah untuk mengelola pendidikan disekolahnya,  dan mendorong  pengambilan keputusan  partisipatif  langsung pada warga sekolah  dan masyarakat  yang dilayani, dengan tetap  selaras dengan kebijakan pendidikan nasional, penerapan MBS diharapkan mampu  meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.

Partisipasi masyarakat  dalam pendidikan  nampak  jelas  dalam UU RI no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas  pada pasal 8 dan 9, menyebutkan bahwa masyarakat berhak  berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta masyarakat  berkewajiban  memberikan dukungan sumber  daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat  dalam pendidikan lebih diperkuat lagi pada  pasal  54 s/d 56  melalui  dewan  pendidikan dan komite sekolah.

Otonomi  perguruan tinggi  sebagai suatu bentuk reformasi  dan inovasi pendidikan  berdasar pada UU RI Sisdiknas  no 20 tahun 2003 pasal 24 yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan  dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat,  juga dapat memperoleh  sumber dana dari masyarakat  yang pengelolaanya  berdasar prinsip akuntabilitas publik. Ketentuan  penyelenggaraan pendidikan tinggi  tersebut diatas  diatur dengan peraturan pemerintah.

Penetapan  perguruan tinggi sebagai badan hukum adalah berdasarkan PP no 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi  Negeri  Sebagai Badan Hukum, dengan penjelasan  pasal 2  status  hukum perguruan tinggi yang  dirujuk dalam pasal ini  adalah  badan hukum yang mandiri ndan berhak melakukan  semua perbuatan hukum  sebagaimana layaknya suatu badan hukum  pada umumnya,  dan pada dasarnya  penyelenggaraan  perguruan tinggi bersifat nirlaba. Walaupun demikian  perguruan tinggi dapat menyelenggarakan  kegiatan lain dan  mendirikan unit usaha  yang hasilnya digunakan  utnuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi utama perguruan tinggi

Problematik yang timbul, walaupun  banyak upaya  dalam reformasi dan inovasi pendidikan telah diperbuat oleh pemerintah, namun  dalam pelaksanaannya banyak problematik yang  menjadi hambatan, masalah yang dimaksud diantaranya :  pertama: pelaksanaan  MBS di sekolah, seperti pengelolaan BOS  Bosda dan DAK,  kepala sekolah menjadi sangat  super sibuk tersita waktunya untuk administrasi , dengan segala kekurangan dan kekeliruan karena kekurangtahuan dan kurangnya staf tenaga  administrasi yang memadai, bahkan  banyak kepala sekolah  yang sudah super sibuk itu masih  repot dikejar-kejar “wartawan amplop” yang selalu muncul dan menunggu datangnya kepala sekolah, sehingga kurang sempat memperhatikan  kemajuan  pendidikan dan pembelajaran dikelas dan disekolahnya. Kedua: Tentang partisipasi masyarakat daerah terpencil, pegunungan dan kepulauan terpencil sangat kurang kemampuan dan pengetahuannya , maka sulit  diajak  bergabung dalam komite sekolah untuk bersama memikirkan  kemajuan sekolah, dan itu disebabkan sebagian besar  merupakan budaya masyarakat  yang menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan kepada sekolah. Ketiga: tentang perguruan tinggi negeri segabai Badan Hukum Pendidikan yang nirlaba, nampaknya perguruan tinggi negeri dengan otonomnya menentukan  program studi dengan  biaya  yang aduhai,  maka ada istilah “pendidikan  mahal” nampak kuat, maka akan menjadi masalah tersendiri bagi warga masyarakat  kurang mampu  untuk mendapat pendidikan pada  perguruan tinggi negeri,  yang mustinya negeri itu lebih murah dibanding swasta, karena negeri atau pemerintah  mengupayakan  perluasan dan pemerataan kesempatan  memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia ,  seperti yang dimaksud dalam penjelasan misi  pendidikan nasional  dari UU no 20 tahun 2003 tenrang Sisdiknas.

  1. Wajib belajar 12 tahun.

Program wajib belajar 9 tahun sejak tahun 1994 dan telah diundangkan melalui UU RI no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas  tercantum dalam BAB VIII pasal 34,  telah berjalan dan terlaksana dengan segala  permasalahannya yang mengiringinya  seperti  masalah angka partisipasi,  daya tampung  sekolah, masalah ketersediaan guru dan mutu guru serta  lulusan,  sarana dan prasarana yang kurang memadai, masalah pendanaan, dan lain sebagainya (wahjoetomo.1993), dan mungkin sekarang belum tuntas, saat ini mulai diwacanakan  program wajib belajar 12 tahun berarti wajib belajar sampai tingkat sekolah menengah, nampaknya pemerintah belum menyiapkan untuk mencanangkan dan melaksanakan  dengan berbagai  pertimbangannya.

Problematik yang timbul, walaupun pemerintah belum membersiapkan untuk melaksanakan, namun dalam berbagai kampanye politik untuk pilihan kepala  daerah, wajib belajar 12 tahun  telah  menjadi tawaran politik para calon kepala daerah,  mungkin memang dapat menjadi bahan menarik simpati masyarakat , utamanya masyarakat menengah kebawah  sehingga dapat menjadi pengumpul suara yang banyak, namun bagaimana kenyataannya, nanti waktu yang menjawabnya, yang jelas memang dalam keadaan ekonomi  saat ini, masyarakat sangat mendambakan agar pemerintah dapat merealisasi wajar 12 tahun, semoga.

  1. Penghapusan deskriminasi pendidikan.

Beberapa  bentuk kebijakan pelaksanaan  pendidikan di Indonesia  seperti adanya  RSBI, pendidikan Umum dan pendidikan keagamaan, BHP perguruan tinggi,  dan lain sebagainya   nampak  masih mengundang  beberapa  masalah dianggap adanya deskriminasi pendidikan yang masih perlu diperhatikan .

Problematik yang timbul. Bagaimanakah pemerintah menyikapi gejala  deskriminasi tersebut, sebagai contoh kasus demonstrasi  pada peringatan Hardiknas 2012 di NTB (sumbawapost.blogspot.com) Hardiknas diwarnai aksi demo pelajar dan mahasiswa  tuntut  penghapusan deskriminasi pendidikan. Menyangkut adanya BHP perguruan tinggi dan adanya RSBI, juga di Sukabumi, (pgmkabsukabumi.blogspot.com)  25 Maret 2011, Pemerintah  ditantang  hapus deskriminasi  antara  sekolah reguler dan madrasah. Oleh pengurus PGM Sukabumi.

  1. Inovasi proses pembelajaran.

Gerakan reformasi dan inovasi proses pembelajaran  di indonesia telah lama dilakukan dengan  munculnya pendekatan pembelajaran  siswa aktif atau cara belajar siswa aktif (CBSA)  tahun1984 dan terus bergulir dengan berbagai variasi pengembangannya . Hal tersebut menunjukkan  reformasi pola berfikir dan pola bekerja para guru  dari paradigma behavioristik ke paradigma konstruktivistik dalam proses belajar dan pembelajaran, oleh Degeng (1998) diistilahkan perubahan paradigma dari “keteraturan” ke “kesemrawutan”   dengan dicirikan  penataan lingkungan  belajar  agar anak  mudah, nikmat, dan nyaman belajar,  penataan ini terjadi  dalam lingkungan  yang membuat anak terdorong  untuk terlibat  dalam peristiwa belajar dan menumbuhkan  siswa menjadi pribadi yang menghargai keragaman.

Penataan lingkungan belajar konstruktivistik dijelaskan  oleh Degeng (1998) bahwa si belajar harus bebas, kebebasan menjadi unsur yang essensial dalam lingkungan belajar, kegagalan  atau keberhasilan, kemampuan atau ketidakmampuan dilihat sebagai interpretasi yang berbeda yang perlu dihargai, kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar, sibelajar adalah subyek yang harus mampu menggunakan kebebasan untuk melakukan pengaturan diri dalam belajar, dan kontrol belajar dipegang oleh si belajar. Startegi pembelajaran pada dimensi  konstruktivistik  lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan si belajar,  penyajian isi menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna mengikuti urutan dari keseluruhan ke-bagian, aktivitas belajar lebih banyak  didasarkan pada  data primer dan bahan manipulatif dengan penekanan  pada ketrampilan berpikir kritis,  seperti : analisis, membandingkan, generalisasi, memprediksi, dan menghipotesis, pembelajaran  lebih menekankan  pada proses.

Perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam pembelajaran  saat ini, banyak terkait dengan pemilihan pendekatan pembelajaran, dari yang sudah lama  pilihan  kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered approach)  yang di cirikan  kegiatan aktivitas berpusat pada guru,  siswa sebagai penerima informasi secara pasif, kurang aktif, bergeser  ke paradigma baru  dan bergerak  kearah pembelajaran yang berpusat pada anak (student centered approach) dengan ciri pembelajaran  memberikan kesempatan siswa untuk aktif, ketrampilan belajar  dan berinovasi  berfokus pada kreativitas, berfikir kritis, komunikatif dan kolaboratif (Fuad Abdul Hamied, 2008),  Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,  dalam prinsip pelaksanaan kurikulum point b, menyebutkan  bahwa kurikulm dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu (a) belajar untuk beriman dan bertakwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati,     (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e)  belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran  yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Model pembelajaran inovatif  sekarang yang banyak dikembangkan  adalah model-model pembelajaran yang  kegiatannya berpusat pada siswa (student centered approach ) dengan  kurang lebih 80% – 90% waktu pembelajaran  merupakan aktivitas siswa, sedangkan guru  berperan sebagai fasilitator,  moderator , mitra belajar dan pengorkestra  pembelajaran .Model-model pembelajaran inovatif yang sangat banyak dan berkembang diantaranya adalah  Model Cooperatif learning  dengan berbagai tipe, model problem based learning, model debat, model diskusi, model inquiri,  model Contextual Teaching and Learning,  dan banyak lagi yang lainnya. (Sugito.2009)

Pembelajaran melalui teknologi informasi saat ini juga menjadi  ciri pembelajaran inovatif, mengandung  arti penerapan ICT dalam proses pembelajaran  dengan melibatkan siswa untuk terus aktif  menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komukasi dengan istilah E-Learnig, atau Blended Learning dan lainnya.

 

Problematik yang timbul adalah  karena  keberhasilan  atau ketercapaian tujuan pembelajaran  sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam merekayasa pembelajaran dan kemampuan guru memahami dan memilih serta menerapkan  model-model pembelajaran yang sangat banyak pilihan dan ragamnya, maka permasalahan utama adalah bagaimana pengetahuan, pemahaman guru  tentang berbagai strategi, model dan metode pembelajaran  yang bertugas didaerah terpencil, pegunungan, perbatasan, dan kepulauan terpencil yang sangat sulit mendapatkan  bahan-bahan dan sumber belajar yang diperlukan ?

 

  1. D.   Rangkuman.

Reformasi merupakan proses pembaruan akan diikuti oleh  inovasi atau proses perubahan  yang  menurut Jonathan Crowther (1995) reformation  is the process of being reformeddan   innovate  is to make changes, atau innovation  is the process of  innovating, dalam kaitan dengan  pendidikan maka reformasi dan inovasi pendidikan   membahas  tentang  reformasi  dan inovasi sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaan  komponen-komponen sistem pendidikan, yaitu menyangkut pembaruan dan perubahan  tentang  kurikulum, kompetensi lulusan dan penilaian, kualifikasi guru, pendanaan,  sarana prasarana, desentralisasi dan otonomi pendidikan,  wajib belajar 12 tahun,  deskriminasi pendidikan dan inovasi proses pembelajaran.

Reformasi dan inovasi pendidikan akan sukses terlaksana dengan baik jika pemeran utama yaitu guru dan kepala sekolah sebagai pelaksana dapat memahami, dan menguasai kemampuan untuk mau melaksanakannya, karena bagaimanapun baiknya kurikulum, banayaknya dana , lengkapnya sarana dan prasaran,  serta beragamnya model. Strategi, metode pembelajaran yang tersedia sebagai pilihan   akan kembali pada bagaimana kesiapan , kemauan dan kemampuan guru dalam melaksanakan reformasi itu.

penghapusan diskriminasi  pendidikan, dan  inovasi  proses pembelajaran.

 

  1. E.   Evaluasi.

Latihan pemahaman.

  1. Mengapa kurikulum selalu berubah, dan bagaimana sebaiknya kurikulum dikembangkan, serta kurikulum yang bagaimana yang tepat untuk anak Indonesia di era Global?
  2. Kompetensi lulusan yang bagaimana yang diharapkan oleh pendidikan di Indonesia,dan  bagaimana  sebaiknya sistem penilaian hasil belajar siswa  dilaksanakan?.
  3. Sosok guru Indonesia yang bagaimana menurut anda  yang mampu melaksanakan reformasi  dan inovasi pendidikan ?.
  4. Mengenai pendanaan pendidikan, apa yang dapat anda sarankan kepada pemerintah Indonesia saat ini dan yang akan datang..
  5. Apa sebenarnya maksud sarana dan prasarana pendidikan  yang memadai itu, bagaimana kaitan sarana pembelajaran dengan kreativitas  guru khususnya dalam melaksanakan pembelajaran ?.
  6. Ide, saran apa yang mungkin anda berikan pada pemerintah, khususnya  Kemendiknas terkait dengan desentralisasi dan otonomi pendididkan di Indonesia?..
  7. Dapatkah Wajib Belajar 12 tahun dilaksanakan di Indonesia pada  tahun 2013 , apa yang dapat anda sarankan?.
  8. Benarkah  terjadi deskriminasi pendidikan saat in9i, jelaskan persepsi anda  terkaiat dengan masalah deskriminasi pendidikan yang dimaksud tadi.
  9. Bagaimana menurut anda tentang model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran bagi anak Indonesia,  kemukakan alasannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka.

 

Baedhowi. (2008). “ Peningkatan  Profesionalisme Pendidik dalam upaya mewujudkan Sumberdaya Manusia  Pendidikan yang Unggul dan Mandiri”  Makalah disampaikan  pada seminar  Nasional tgl 20 Desember 2008. www.ispi.or.id/…/pendidikan-guru-masa-depan-yang-bermakna.diakses 28/5/2012.

Degeng, I Nyoman S. (1998). “Mencari Paradigma Baru Pemecahan  Masalah Belajar “ Makalah Pidato pengukuhan Guru Besar IKIP Malang,

Fuad Abdul Hamied. (2008). Deputi menko kesra.” Model Pembelajaran Inovatif di era Global.” Makalah seminar nasional  model pembelajaran inovatf. Di Purwokerto. 27 Februari  2008.   http://ispi-banyumas.blogspot.com/2008/12/model-pembelajarn-inovatif-   di-era.html.  Diakses tgl 11-6-2009

Hadi Supeno. 1999. “ Agenda Reformasi Pendidikan “ Pustaka Paramedia. Jakarta.

jawaPos 2012. “Intervensi Berbuah Prestasi “ ,” SMS dan BBM jadi sarana  Belajar” JawaPos senin 28 Mei 2012.

Jonathan Crowther ,Editor,(1995).” Oxford Advanced Learner’s Dictionary”    Oxford University Press. New York.

Mulyani Sumantri (1994) “Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum yang Menjamin Tercapainya Lulusan  yang Kreatif”  Kurikulum untuk abad  ke 21.  Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia.II.Grmedia. Jakarta.

Mulyasa E. (2006a) “Implemantasi kurikulum 2004”  panduan pembelajaran KBK. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mulyasa.E. (2006b) “ Kurikulum yang disempurnakan “ Pengembangan standar kompetensi dan Kompetensi Dasar. Remaja Rosdakarya. Bandun

Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia  nomor 19 tahun 2005 “Tentang  Standar Nasioanal Pendididkan.”  Asa Mandiri. Jakarta.

Permendiknas  RI no. 22 tahun 2006 “Tentang Standar Isi untuk  Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.” . Asa Mandiri. Jakarta.

Permendiknas  RI. No. 23 tahun 2006 “ Tentang  Standar  Kompetensi Lulusan  untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.” Ana Mandiri. Jakarta.

Permendiknas  RI  No 24 Tahun 2006 “Tentang  Pelaksanaan Permendiknas RI no 22 & 23 tahun 2006.” Asa Mandiri. Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI no 61 tahun 1999 Tentang” Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.”.  Pustaka Pelajar. Yogjakarta.

Pgmkotasukabumi.blogspot.com/…/pemerintah-ditantang-hapus-diskr. Diakses 28/5/2012.

Sugito. (2009) “Model Pembelajaran Inovatif (PAKEM).” Materi Diklat PLPD rayon 42. UNIPA Surabayqa. Unversity press. Surabaya

Sumbawapost.blogspot.com/…/hardiknas-diwarnai-aksi-demo-pelajar  .  diakses 28/5/2012.

Udin Syaefudin Saud.2010 “ Inovasi Pendidikan.”  Alfabeta.   Bandung.

 

Undang-Undang RI No. 20 tahun  2003 tentang  “ Sistem Pendidikan Nasional “   Asokadikta, Jakarta.

Undang-Undang  RI  no. 14 tahun 2005 Tentang “ Guru Dan Dosen”. Pustaka Pelajar. Yogjakarta.

Undang-Undang RI  no 22 tahun 1999 tentang” Otonomi Daerah.”   Pustaka  Pelajar. Yogjakarta.

Wahjoetomo. (1993) “ Wajib Belajar pendidikan 9 tahun” Gramedia Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s